Daya Saing Indonesia Terus Membaik namun Masih Tertinggal di ASEAN

Khusus untuk Indonesia, indeks daya saing yang masih berada di urutan ke-45 ter sebut menunjukkan masih perlunya sejumlah perbaikan di berbagai sektor. Salah satunya adalah daya saing produk lokal di pasar internasional.

“Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang membuat level daya saing Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira.

Di samping itu, kata Bhima, kondisi tenaga kerja termasuk hubungan industrial juga masih harus diperbaiki, selain kemampuan SDM di industri digital yang belum optimal.

“Masih ada perbedaan jumlah negara dari ranking tahun 2017. Jika menggunakan baseline 140 negara tahun lalu, Indo nesia di peringkat ke-47 dari 135 negara. Ada beberapa indikator yang positif seperti kenaikan skor institusi, infrastruktur, dan stabilitas makro ekonomi. Sebagai perbandingan di ASEAN, Malaysia menduduki posisi 25 teratas, Thailand 38, dan Singapura peringkat kedua,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada beberapa upaya dan strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar peringkat daya saing Indonesia bisa naik. Misalnya dengan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Kemudian harus berhati-hati dalam menerbitkan utang karena skor debt dynamics masih rendah.

Selain itu, menurut dia, inovasi juga menjadi kunci daya saing di era digital, kolaborasi lembaga pendidikan, industri dan pemerintah harus dioptimalkan. Tak kalah penting, produktivitas tenaga kerja khususnya skill missmatch diurai dengan pendidikan vokasi.

“Dan terakhir perizinan usaha dan investasi lebih disinergikan lagi antara pusat dan daerah,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengungkapkan, pihaknya menyambut baik adanya perbaikan peringkat daya saing Indonesia yang dirilis WEF 2018.

Meski begitu, menurut dia, masih perlu kerja keras untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Terutama di sektor inovasi dan tenaga kerja di mana undang-undang tenaga kerja di Indonesia belum berpihak ke dunia usaha.

“Kita perlu fokus dan kerja sama semua pihak mengingat negara tujuan investasi yang berada wilayah yang sama dengan Indonesia seperti Malaysia dan Thailand diberi peringkat yang jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan kondisi ekonomi global saat ini, menurutnya, Indonesia perlu mendapatkan tempat mengingat ekonomi global saat ini sedang mencari ekuilibrium baru.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penilaian yang dilakukan WEF layak di apresia si karena sesuai dengan upaya pemerintah yang terus mengembangkan infrastruktur.

“Salah satunya langkah menurunkan biaya logistik dilakukan dengan pembangunan jalan tol yang masif dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing bangsa. Ini dilakukan Kementerian PUPR dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiaya an infrastruktur jalan tol dengan berbagai skema,” ujar dia.

Editor: Rahmat Fiansyah