Dikritik Jokowi, Aturan Restitusi Pajak Diubah

Ade Miranti Karunia Sari ยท Kamis, 29 Maret 2018 - 17:11 WIB
Dikritik Jokowi, Aturan Restitusi Pajak Diubah

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, pihaknya akan menerbitkan kebijakan baru di bidang perpajakan soal restitusi pajak.

Restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sempat diprotes oleh Presiden Joko Widodo kepada DJP di hadapan para pengusaha. Presiden yang pernah menjadi pengusaha mebel ini mengaku pernah mengurus restitusi pajak yang memakan waktu hingga satu tahun padahal uangnya tidak seberapa.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong ekonomi nasional. Namun, Hestu menyebut, kebijakan ini diutamakan bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang baik.

Hestu mengatakan, kriteria WP yang akan diutamakan ini mencakup WP dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Kategori Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah juga diperluas untuk mencakup eksportir mitra utama kepabeanan dan eksportir operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator). 

“Dalam kebijakan yang baru ini, kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900 persen," ujar Hestu, Rabu (28/03/2018).

Selain menetapkan kriteria WP, Hestu mengatakan, nilai restitusi juga dinaikkan. Untuk WP Orang Pribadi non-karyawan (PPh) dinaikkan dari Rp10 juta menjadi Rp100 juta. Untuk WP Badan (PPh) dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Untuk Pengusaha Kena Pajak (PPN) dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.

Selain itu, lanjut Hestu, prosedur penelitian yang dilakukan DJP juga lebih sederhana untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

"Kebijakan restitusi dipercepat merupakan fasilitas khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki riwayat kepatuhan baik, dan tingkat risiko yang relatif rendah terhadap penerimaan negara," katanya

Pemberian fasilitas khusus ini, kata Hestu, akan memberikan manfaat bagi arus kas perusahaan sehingga diharapkan mendorong WP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pasalnya, beban opportunity cost yang diakibatkan proses pemeriksaan restitusi yang sebelumnya memakan waktu yang lama dan panjang akan berkurang.

“Bagi pemerintah sendiri, kebijakan ini juga akan membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi,” ujar Hestu.

Editor : Rahmat Fiansyah