DJP Jakarta Khusus dan APAB Beri Edukasi Perpajakan untuk WNA

JAKARTA, iNews.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus berkolaborasi dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) telah menyelenggarakan webinar edukasi perpajakan bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia pada, Selasa (25/2/2025). Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan bagi WNA yang menetap dan berusaha di Indonesia.

Webinar ini menghadirkan Ani Natalia Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) bersama Dendi Amrin Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus serta Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Nia Schumacher.

Baca Juga

Membaca Data Ketahanan Ekonomi RI 2025 dan Proyeksi 2026, Simak di The Fundamentals Malam Ini

Nia Schumacher menuturkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan bagi WNA yang tinggal di Indonesia.  

Dia juga menjelaskan bahwa APAB yang didirikan pada September 2022, memiliki visi untuk memperjuangkan hak anak-anak, istri, dan suami dalam keluarga perkawinan campur yang sering menghadapi kendala terkait regulasi di Indonesia, termasuk dalam aspek perpajakan.

Sebagai ketua perkumpulan Srikandi Mixed Marriage yang merupakan bagian dari APAB, sekaligus pelaku perkawinan campur, Ani Natalia menyampaikan apresiasinya kepada APAB karena telah memperjuangkan hak setiap anggota keluarga perkawinan campur di Indonesia. Disamping hak yang diberikan, tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah kewajiban perpajakan.

Ani menegaskan bahwa sebelum menjalani kewajiban perpajakan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai status subjek pajak, apakah subjek pajak luar negeri atau sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Sebab status subjek pajak inilah yang akan menentukan ada atau tidaknya, serta bagaimana kewajiban perpajakan harus dilakukan.

“Di Indonesia sendiri, WNA dan WNI yang menikah banyak melakukan perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) yang menyebabkan pemisahan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal aset, utang atau hak waris. Dengan demikian ada konsekuensi untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah.” ujar Ani.