Ekonom Nilai Perppu Penataan LPS, OJK dan BI Saat Ini Tidak Dibutuhkan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan. Perppu ini akan mengatur penataan kembali terkait keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan saat ini tidak dibutuhkan. Menurutnya, perubahan tidak bisa dilakukan tiba-tiba.

Baca Juga

Formula Baru UMP 2026 Resmi Diteken, Kenaikan Upah Diproyeksi Lebih Moderat

"Sepertinya Perppu tidak dibutuhkan, karena ini tidak bisa tiba-tiba, suprise di sektor keuangan spekulatif sekali," ujar Eko dalam diskusi virtual, Minggu (30/8/2020).

Terkait independensi yang ada di Bank Indonesia masuk dalam rencana Perppu tersebut, Eko menilai independensi bank sentral akan tetap ada, hanya mekanismenya ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR dalam pembahasan.

Baca Juga

Mendag Klaim Neraca Perdagangan Indonesia Surplus Tertinggi dalam 9 Tahun

"Sekarang itu yag jadi problem seolah-olah negara di dalam negara. Tinggal bagaimana mendefinisikan apakah independensi dalam instrumennya tapi tidak dalam tujuan," katanya.

Menurut Eko, jika perppu ini dipaksa untuk diputuskan pada masa pandemi Covid-19, maka tidak akan optomal atas perubahan ke depan. Kuncinya ada pada perubahan di bank sentral.

"Ini mengganggu dalam konteks stabilitas terutama jangka pendek tentu saja harus dilakukan dengan perencanaan ke jangka menengah," ujarnya.

Selain itu, Eko menilai perlu adanya ekstra dalam isu Perppu tersebut, menurutnya tidak perlu sorotan keseluruhan kepada sektor keuangan, dan di satu sisi sektor fiskal pun belum mampu menyerap anggaran secara maksimal.

"Sebetulnya, problem itu mempush apakah memang seolah-olah ini jadi kesalahan sektor moneter dan keuangan. Padahal kan sebetulnya ada amunisi yang dikeluarkan dr sisi moneter menuju ke fiskal tapi problemnya banyak sumbatan di fiskal," katanya.

Editor: Dani M Dahwilani