Gencarkan Pembangunan Bandara, Menhub Pastikan Tak Bebani APBN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana membangun dan mengembangkan bandar udara (bandar) di seluruh wilayah Indonesia tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan, banyak cara dan alternatif pembiayaan dalam menggarap proyek bandara. Misalnya saja dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun menggunakan pola kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Bapanas Pastikan Harga Daging Ayam Stabil Jelang Ramadan, Siap Tindak Tegas Pedagang Nakal

"Kalau kita kerjasamakan pada BUMN atau swasta maka bisa di-support oleh perbankan," katanya saat ditemui di Graha CIMB, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Sementara, apabila pembangunan bandara masih menggunakan skema APBN maka bisa dipastikan percepatan pembangunan bandara tidak akan sesuai target. Sementara, jika menggunakan pola penguasan BUMN atau kerja sama swasta, pembangunan proyek bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.

"Kalau di kita hanya bisa menggunakan APBN. Katakanlah ada 100 miliar di situ semua APBN harus 100 miliar. Tapi kalau 100 miliar oleh BUMN maka dia cuma mencari 40 miliar yang 60 miliar itu bisa perbankan. Sehingga drive daripada pembangunan ini bertambah cepat," kata Budi.

Dengan demikian, dia menilai, proyek bandara besar tak seharusnya menggunakan APBN. Dana APBN bisa difokuskan untuk mengembangkan bandara-bandara perintis yang beban pengeluarannya tak begitu besar.

"Misal sementara uang 100 miliar (APBN) saya bagikan untuk di Buntu Kunik, di Jember, dan di Sukabumi," ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya juga mendorong realisasi pembangunan terminal dan bandara khusus penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).

"Baik terminal maupun bandara khusus LCC, kami akan diskusikan, tapi instruksi Presiden harus segera dijalankan dan paling tidak langkah pertama terminal khusus," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso.

Agus menjelaskan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan dalam rapat terbatas di Istana Bogor bahwa pemerintah harus mendukung untuk menciptakan infrastruktur transportasi yang lebih ramah sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Salah satunya, yaitu membangun bandara dan terminal khusus penerbangan berbiaya murah, seperti di negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura.

Editor: Ranto Rajagukguk