Gizi Buruk di Papua, Menkeu Akan Evaluasi Dana Otonomi Khusus

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada pemerintah Papua menyusul masih ditemukannya kasus gizi buruk yang terjadi pada suku Asmat, Papua.

Dana otsus yang diberikan pemerintah pusat sebenarnya sangat besar. Pada tahun lalu, dana otsus yang disalurkan kepada pemerintah Papua mencapai Rp19,5 triliun sementara tahun ini, jumlahnya naik menjadi Rp21,1 triliun.

Baca Juga

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

“Kejadian akhir-akhir ini yang terjadinya krisis gizi itu memberikan pembelajaran mengenai apakah anggaran otsus kita yang selama ini dialokasikan dengan suatu formula dengan dana alokasi umum yaitu sekitar 2 persen itu penggunaannya, pemanfaatannya dan manajemen tata kelolanya memang berkaitan dengan tujuan otsus itu sendiri,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Selama ini, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, pengelolaan dana otsus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Papua. Padahal, dana tersebut  memiliki tujuan khusus.

“Dalam hal ini kita bisa melakukan evaluasi tentu saja dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana implementasi dalam otonomi khusus ini,” kata Menkeu .