Hore, Program Bantuan Sosial Akan Dilanjutkan hingga 2021

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pada tahun depan. Di mana hingga 5 November 2020, progres penyaluran bantuan sosia baik program sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, bansos tunai KPM sembako mencapai Rp112,9 triliun. Angka ini terealisasi 88,81 persen dari total anggaran Rp127,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan, pemerintah masih perlu penguatan penyaluran pemenuhan pagu program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM hingga Akhir Tahun 2020. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada 2021," ujar Muhadjir, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Ekspor Kerajinan IKM Melonjak dan Mampu Bersaing di Pasar Global

Meski begitu, penyaluran bansos mengalami beberapa perubahan, baik anggaran, kuota maupun sistem penyaluran.

Muhadjir menerangkan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021. Di antaranya, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Penundaan Proyek Infrastruktur Jadi Salah Satu Penyebab Resesi

Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.

Menjelang akhir 2020, penyaluran bantuan sosial dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran di kuartal IV 2020. Sebab itu, pemerintah evaluasi terhadap penyaluran bansos kuartal I-III, progres kuartal IV, serta rencana penyaluran bansos tahun 2021.

Resesi di Kuartal III, OJK Nilai Jalur Pemulihan Ekonomi Sudah pada Arahnya

Selain itu, dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program bansos 2021. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI Jakarta, diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.

Selain itu, adjustment anggaran untuk mempertahankan nilai indeks Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan. Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada 2021.

"Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," katanya.

Terkait penyesuaian anggaran bansos, dia mengatakan,akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden.

"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani