Ibu Kota Pindah, Aset Negara Nganggur Bisa Tembus Rp300 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memikirkan rencana pemanfaatan gedung-gedung milik pemerintah di Jakarta terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Aset negara yang berada di Jakarta sekitar Rp1.400 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, dari total aset tersebut, kemungkinan ada Rp300 triliun aset yang nganggur (idle), dan bisa dimanfaatkan setelah ibu kota negara pindah.

Baca Juga

LNSW: Dwelling Time Turun Jadi 2,47 Hari, 29 K/L Terintegrasi dalam SINSW

"RUU (IKN) sudah ada perintah bahwa menteri keuangan harus menyiapkan program terkait dengan pemanfaatan aset tersebut. Dari catatan kami, yang di Jakarta ada aset pemerintah sekitar Rp1.400 triliun, tapi dari itu yang bisa nanti dikategorikan idle ini angkanya masih belum fix, mungkin sekitar Rp300 triliun," ujar Rio dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Rio menambahkan, Istana Negara atau rumah ibadah yang dimiliki pemerintah atau Kantor Wilayah (Kanwil) tetap harus ada di Jakarta. Kendati demikian, Rio menyebut pemanfaatan aset yang nganggur akan bergantung dari rencana perpindahannya.

Baca Juga

Waduh, Pasokan Minyak Goreng Rp14.000 di Ritel Modern Baru Masuk 5 Persen

"Jadi manakala perpindahannya sudah jelas, maka terhadap aset tersebut bisa dilakukan pemanfaatan," kata dia.

Baca Juga

Ini Klaster Ekonomi yang Akan Dikembangkan di Ibu Kota Baru

Dalam draft UU IKN, dijelaskan bahwa dalam rangka pemindahan ibu kota negara, barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemindahtanganan dan pemanfaatan. 

Baca Juga

Hary Tanoesoedibjo soal Kesuksesan: Tidak dari Berapa Lama Kita Kerja, Tapi Strategi yang Tepat Sasaran

"Pada dasarnya kami ingin memastikan yang optimal yang diperoleh oleh negara," ucap Rio.

Editor: Aditya Pratama