Indonesia Terima Hibah Alat Laboratorium Solar PV dari Pemerintah Swiss

"PPSDM KEBTKE sebagai pusat pelatihan energi baru, terbarukan dan konservasi energi berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Indonesia menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, terutama dari aspek ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dengan kemampuan teknis sesuai kebutuhan industri," kata Susetyo Edi Prabowo dalam keterangan pers, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga

Kurangi Emisi Karbon, Kementerian ESDM Akan Pensiunkan 33 PLTU Batu Bara

Sementara itu, pimpinan proyek RESD, Martin Stottele menyampaikan dukungannya bagi pengembangan sumber daya manusia transisi energi. 

"Kami berharap agar peralatan laboratorium energi terbarukan di PPSDM KEBTKE ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta pelatihan yang mengikuti Program Pelatihan Teknisi PLTS sehingga mampu mencetak bibit yang unggul, berdaya saing, dan memenuhi kebutuhan tenaga yang kompeten dan handal untuk industri energi terbarukan di Indonesia," kata Martin.

Selain PPSDM KEBTKE, lanjut Martin, proyek RESD juga melibatkan empat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (BPVP Ambon, BPVP Banda Aceh, BPVP Lombok Timur, dan BPVP Ternate).

RESD adalah kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia melalui BPSDM ESDM) dan pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang perencanaan, desain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan commissioning, supervisi, pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Proyek RESD berlangsung selama 5 tahun, sejak tahun 2020 hingga 2025 dan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian ESDM Republik Indonesia sebagai pemangku proyek dan juga kementerian/lembaga strategis lainnya termasuk Ditjen Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Editor: Jeanny Aipassa