Ini Syarat  Dunia Usaha Dapatkan Kredit Khusus dari Recovery Bond

Muhammad Aulia · Kamis, 26 Maret 2020 - 12:05 WIB
Ini Syarat  Dunia Usaha Dapatkan Kredit Khusus dari Recovery Bond

Pemerintah sedang fokus meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona (Covid-19). (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sedang fokus meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona (Covid-19). Dua hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan keberlangsungan sektor usaha demi meminimalkan potensi terjadinya (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah masif.

“Dari sisi tujuan, Presiden ingin fokus menjaga dua hal. Pertama adalah menjaga daya beli masyarakat, kedua bagaimana kita menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi PHK,” kata Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (26/3/2020).

Dalam konteks menjaga kelangsungan usaha, Susiwijono mengatakan pemerintah sedang menjajaki penerbitan surat utang baru jenis recovery bond. Dia mengungkapkan surat utang tersebut yang dibentuk pemerintah dalam bentuk rupiah yang nantinya dibeli oleh Bank Indonesia (BI) maupun sektor swasta seperti eksportir yang memiliki kapabilitas untuk membeli surat utang tersebut.

“Dana dari penjualan surat utang ini nanti akan dipegang pemerintah kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus,” kata Susiwijono.

Susiwijono menyatakan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku di sektor usaha untuk dapat memiliki akses ke kredit khusus tersebut. Syarat pertama adalah sektor usaha tersebut tidak melakukan langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya.

“Atau (kedua) kalaupun PHK, harus mempertahankan 90 persen karyawannya dengan gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya. Baru kita kasih kredit khusus dari recovery bond tadi,” ujar Susiwijono.

Namun demikian, Susiwijono mengakui perlu ada suatu langkah penyesuaian regulasi dahulu untuk melaksanakan wacana tersebut. Hal ini mengingat berdasarkan regulasi yang ada, BI hanya diperkenankan untuk membeli surat utang dari secondary market.

“Makanya pemerintah memerlukan Perppu. Kami menargetkan hari Jumat besok teman-teman di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyelesaikan Perppu untuk dasar di dalam penerbitan penerbitan recovery bond ini,” tutur Susiwijono.


Editor : Ranto Rajagukguk