Jokowi: Saya Pastikan Akan Keluarkan Urusan UMKM dari Relaksasi DNI

"Kami juga sudah menurunkan bunga KUR (kredit usaha rakyat) dari 23 persen menjadi 7 persen. Pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Bagaimanapun juga Indonesia merupakan ladang subur bagi UMKM, kami ingin UMKM ini dimudahkan," katanya.

Ia juga memastikan belum ada keputusan apapun mengenai relaksasi DNI. "Barang (dokumen) belum sampai ke istana, Perpres belum saya tanda tangani. Saya pastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Kalau Ketua Kadin sudah ngomong, siapa lagi yang mau saya dengarkan," katanya disambut riuh para peserta Rapimnas.

Sementara itu, pada sambutannya Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani meminta pemerintah mengkaji kembali wacana kebijakan relaksasi DNI yang berpotensi menggerus UMKM. "Kami saja tidak gampang memahami, apalagi masyarakat. Kami khawatirkan akan terbentuk persepsi yang bercampur," katanya.

Ia mengatakan, akan sulit bagi pelaku UMKM untuk membedakan mana saja produk yang terkena kebijakan tersebut dan mana yang tidak. "Misalnya membedakan sablon dengan printing, ini kan tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16 akan diatur mengenai relaksasi DNI, yaitu sejumlah bidang usaha yang modalnya diperoleh dari investasi asing hingga 100 persen. Darmin mengatakan beberapa bidang usaha tersebut di antaranya adalah galeri seni sektor pariwisata, galeri pertunjukan seni sektor pariwisata, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang sektor perhubungan, dan jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo.

Editor: Ranto Rajagukguk