Kebijakan Edhy Prabowo Vs Susi Pudjiastuti, dari Lobster hingga Penenggelaman Kapal

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo sebagai tersangka. Penetapan status tersebut terkait ekspor benih lobster.

Selama setahun menjabat sebagai Menteri KP, Edhy kerap mengambil kebijakan berbeda dengan Menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Salah satu yang menyita perhatian yaitu pembukaan kembali ekspor benih lobster.

Baca Juga

BI dan DPR Sepakati Asumsi Makroekonomi ATBI 2026, Inflasi Diperkirakan 2,62 Persen

Ekspor benih lobster bukan satu-satunya kebijakan berbeda yang diambil Edhy. Berikut rangkuman kebijakan kontroversial Edhy yang yang kontra dengan Susi:

1. Alat Tangkap Cantrang

Edhy memperbolehkan kembali cantrang sebagai alat tangkap ikan Alat tangkap tersebut bersama 16 lainnya yang dianggap merusak lingkungan dilarang saat Susi menjabat lewat Permen KP 2/2015 dan Permen KP 71/2016.

Kajian pencabutan larangan cantrang sudah dibahas sejak 2019. Edhy membolehkan cantrang dengan alasan bahwa pemerintah tak ingin membeda-bedakan karena nelayan kecil banyak juga yang memiliki cantrang.

“Yang paling jelas aturan soal cantrang perlu diatur. Karena ada nelayan kita yang tidak punya kapal, yang hanya masang bubu di pinggiran. Ini juga jangan diganggu. Semua harus hidup, baik yang kecil maupun yang gede. Karena ini semua untuk ekonomi,” kata Edhy.

2. Ekspor Benih Lobster

Kebijakan yang cukup kontroversial adalah ekspor benih lobster. Edhy mencabut aturan Susi yang melarang ekspor benur.

Pada era Susi, terbit Peraturan Menteri (Permen) 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Namun pada era Edhy, aturan tersebut direvisi karena dianggap banyak merugikan nelayan.

Revisi aturan tersebut tertuang dalam Permen 12/2020. Selain mengatur ekspor benih lobster, aturan itu juga mendorong adanya budidaya lobster.

Edhy menilai, keputusannya untuk membuka keran ekspor benih lobster sudah dikaji secara mendalam. Kajian tersebut dilakukan dengan mengundang sejumlah ahli, termasuk peneliti Australia.