Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak

Suparjo Ramalan ยท Senin, 11 Oktober 2021 - 13:16:00 WIB
Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga beberkan penyebab biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. . (Foto: iNews.id/Isna Rifka Sri Rahayu)

JAKARTA, iNews.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan bisa beroperasi secara komersial pada 2023 mendatang, dengan progres saat ini mencapai 80 persen. Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami hambatan, seperti bengkaknya biaya pengerjaan. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan kendala utama terhambatnya megaproyek tersebut. Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat konstruksi KCJB menjadi terhambat. 

Tak hanya itu, pembebasan lahan dan perubahan desain konstruksi pun menjadi faktor lain. Padahal, pemerintah sebelumnya memastikan proses pembebasan lahan untuk KCJB rampung pada Januari 2020.

Target tersebut setelah Menteri BUMN Erick Thohir membentuk satuan tugas (Satgas) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pengerjaan proyek strategi nasional di sektor konstruksi tersebut. 

"KCIC saat ini kelebihan akibat karena kondisi Corona kemarin, yaitu masalah lahan (pembebasan lahan) dan masalah perubahan desain karena kondisi geografis dan kondisi geologis itu," kata Arya kepada wartawan, Senin (11/10/2021). 

Di samping itu, perubahan desain dan pembebasan lahan berdampak pada estimasi anggaran proyek. Terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga mencapai 4,9 miliar dolar AS atau Rp69 triliun, padahal capital expenditure (capex) awal KCJB sebesar 6,07 miliar dolar AS. Jumlah itu terdiri dari EPC 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC.

"Pasti ada perubahan-perubahan desain dan ini membuat pembengkakan biaya. Selain itu, harga tanah juga seiring waktu mengalami perubahan, dan ini wajar terjadi pada semua. Kedua hal ini membuat anggaran kereta cepat mengalami kenaikan," ujar Arya. 

Berdasarkan kajian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium proyek KCJB, pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Sebab, jalur kereta yang dibangun tercatat luas dan melewati kawasan komersial atau industri. Akibatnya, konsorsium harus mengeluarkan anggaran yang mahal untuk menggeser kawasan-kawasan tersebut.

Selain itu, financing cost yang terjadi karena adanya keterlambatan pengerjaan proyek dan menyebabkan membengkaknya Interest During Construction (IDC) atau talangan bunga atas proyek yang dikerjakan. Dari total anggaran EPC, pembebasan lahan, financing cost, biaya praoperasional dan lainnya menghasilkan kenaikan anggaran yang signifikan. PSBI mengestimasi Capital Output Ratio mencapai 1,9 miliar dolar AS.

Sebagai alternatif percepatan pembangunan megaproyek tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan KCJB. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Arya menila, beleid itu menjadi upaya intervensi pemerintah untuk mempercepat proses konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Di semua negara, pemerintah memang ikut campur dalam pendanaan kereta cepat. Di hampir semua negara begitu. Hanya karena masalah Covid-19 yang membuat semua ini menjadi terhambat," ucapnya. 

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel: