Kementerian BUMN Jadi Superholding, Stafsus Erick Thohir: Masih Jauh

Suparjo Ramalan ยท Rabu, 16 September 2020 - 15:18 WIB
Kementerian BUMN Jadi Superholding, Stafsus Erick Thohir: Masih Jauh

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulngga. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons usulan Ahok tentang pembubaran Kementerian BUMN dan diganti menjadi superholding. Gagasan Ahok dinilai harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi.

"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," kata Arya, Rabu, (16/9/2020). 

Dia menilai, sebelum membentuk superholding, rantai pasok (supply-chain) antar-BUMN harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Ide superholding juga sebenarnya sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama.

Namun, saat ini, rantai pasok antar-BUMN masih perlu diperbaiki. Oleh karenanya, Kementerian BUMN saat ini bakal terus fokus memastikan rantai pasok tersebut bisa sejalan. 

"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," kata dia.

Arya bilang, Erick akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, baru Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding. 

"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi VI sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," kata Arya. 

Sebelumnya, Ahok menyebut, Kementerian BUMN harus digantikan menjadi superholding yang dinamai Indonesian in Corporation atau Temasek. Karena itu, dia menilai Kementerian BUMN harus dibubarkan. 

Ahok mengatakan, pembubaran sebaiknya segera dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi)  selesai dari masa jabatannya. 

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebenarnya. Itu sudah ada semacam indonesian in corporation atau Temasek di Singapura," ujar Ahok dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Poin, dikutip iNews.id. 

Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan pelat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Dia menilai, hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan pelat merah karena perkara pengelolaan. 

Editor : Ranto Rajagukguk