Kepala BPS: Data BPS Tidak Bisa Menyenangkan Semua Pihak

JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyajikan riset dituntut berpegang pada transparansi dan independen. Namun, data BPS masih sering dipertanyakan oleh kalangan dunia usaha hingga instansi pemerintahan.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dalam menjalankan tugasnya BPS tidak perlu menyenangkan semua pihak. Pasalnya, BPS sebagai lembaga pemerintah wajib berpegang pada temuan di lapangan.

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

"Kerap kali BPS merilis data, pada intinya BPS berusaha mengangkat fakta di lapangan, tentu BPS tidak bisa menyenangkan semua pihak terhadap datanya," ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Ia melanjutkan, dalam menjalankan fungsinya yang terpenting adalah BPS harus jujur dan mempertahankan independensinya. Selain itu, BPS juga menjaga kelengkapan data risetnya karena website BPS setiap tahun dievaluasi bersama kantor statistik di 180 negara.

"BPS selalu berusaha menjaga transparansi dan kelengkapan datanya. Tapi yang paling penting, BPS harus jujur dan mempertahankan independensinya," kata dia.

Dia mengatakan, data-data yang dirilis oleh BPS sangat penting bagi evaluasi kinerja pemerintah sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan perencanaan negara. Dengan demikian, hasil riset BPS tidak boleh melenceng dari realita di lapangan karena dapat membuat pemerintah salah tentukan kebijakan.

"Di sana juga bisa dilihat indikator BPS menampilkan PR (perkerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Misalnya, neraca perdagangan yang masih defisit," ucapnya.

Selain itu, hasil riset BPS juga memperlihatkan indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah yang berhasil dicapai. Hal ini dapat menjadi tolak ukur pemerintah untuk meningkatkan lagi kinerjanya di sektor tersebut.

"Kalau dilihat, ada indikator-indikator BPS yang menunjukkan keberhasilan pemerintah, seperti pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan," tuturnya.

Sebelumnya, tudingan soal data BPS yang tidak akurat sudah membuat kebal telinga para pimpinan lembaga data tersebut. Selama ini ditengarai tuduhan data BPS tidak valid karena petugas tidak turun ke lapangan.

Meski demikian, BPS menganggap angin lalu saja, bahkan siap diadu dengan lembaga mana pun yang juga melakukan pendataan dan survei. Munculnya tuduhan data tidak akurat tersebut oleh BPS dinilai sebagai salah satu upaya untuk mendiskreditkan lembaga negara tersebut.

Editor: Ranto Rajagukguk