Lindungi UMKM, Pemerintah Masukkan Kembali 5 Bidang Usaha ke DNI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah kembali merevisi kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikeluarkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI (PKE ke-16). Sebelumnya, banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan relaksasi DNI karena dianggap tidak berpihak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masukan dari beberapa pihak, pemerintah memutuskan kembali memasukkan lima sektor bidang usaha ke dalam DNI.

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

"Saya kira kemarin kita sudah mendengar arahan pak Presiden, di mana untuk yang lima bidang usaha kembali kami masukkan ke dalam DNI, atau tidak lagi dikeluarkan dari DNI," kata pria yang akrab disapa Susi ini dalam konferensi pers di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Kamis (29/11/2018).

Dengan begitu, pemerintah memutuskan untuk mencadangkan kembali bidang usaha yang dikhususkan untuk UMKM. Saat ini, tersisa 49 dari 54 bidang usaha yang akan tetap dibuka untuk investor asing.

Susi mengklaim, setelah kembali mencadangkan lima bidang usaha, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kembali rancangan peraturan DNI, agar dapat segera diterbitkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Khusus DNI, kami susun lampirannya sekarang. Diharapkan aturan tersebut segera keluar agar bisa mendorong investasi masuk," kata Susi.

Tidak hanya mencadangkan lima bidang usaha, Susi mengatakan, dalam draf kebijakan DNI yang baru, pihaknya telah merevisi regulasi mengenai kemitraan. Ia mengatakan, dalam draf yang terbaru terdapat batasan yang jelas antara pengusaha lokal dan asing.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari wacana kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). "Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan karena saya alumni UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga," kata Presiden pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, saat ini mayoritas pengusaha di Indonesia bergerak di bidang UMKM. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM.

"Saat ini ada 62 juta unit UMKM yang ada di sini, ada 116 juta orang yang bekerja di sektor ini, artinya lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk