Lingkungan Bebas Korupsi, PTSP DKI Jakarta Raih Penghargaan dari Pemerintah Pusat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut merupakan apresiasi dalam mewujudkan lingkungan kerja bebas korupsi.

Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia dinilai merupakan pemimpin perubahan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pemprov DKI.

Garuda (GIAA) Tunda Beli Pesawat Baru Meski Sudah Dapat Dana Rp23,67 Triliun

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya dalam membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis baik tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Ma’ruf Amin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (10/12/2019).

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai, penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan jajaran dalam menjadikan lingkungan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi. Hasil ini didasarkan pada berbagai indikator, termasuk hasil survei persepsi korupsi dan hasil survei kualitas layanan.

“Alhamdulillah, kami di Pemprov DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu yang terbaik oleh KemenPAN-RB” ujar Anies.

Dia menyebut penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI yang telah bekerja keras mewujudkan Ibu kota sebagai Zona Integritas dan telah berhasil melewati proses seleksi dari semua lembaga negara, kementerian dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Kami menempatkan ini sebagai penghargaan bagi seluruh jajaran dan kami berdiri di sana mewakili semua yang telah bekerja keras mewujudkan Jakarta sebagai Zona Integritas” tutur Anies.

Dalam acara tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI turut meraih penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan Menteri MenPANRB, Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

“Alhamdulillah DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan Apresiasi dan Penghargaan dari pemerintah pusat, kali ini berhasil meraih penganugerahan Zona Integritas dari KemenPANRB. Kami senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam Melayani Jakarta,” ujar Kepala DPMPTSP DKI, Benni.

Benni menilai selain menjadi prestasi yang membanggakan, penghargaan ini sekaligus menjadi amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh jajaran DPMPTSP DKI Jakarta dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, termasuk pungli dan gratifikasi.

“Penganugerahan WBK ini menjadi tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara untuk komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati sesuai dengan tata nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal) dan menjalankan arahan dari Presiden, Wakil Presiden dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas regulasi yang berbelit, membuat simplifikasi perizinan guna mewujudkan kemudahan berusaha di Jakarta dan mencegah tindakan korupsi,” tutur Benni.

Dia mengatakan, pencapaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan publik dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan, baik perizinan maupun nonperizinan di ibu kota.

"Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta tetap melanjutkan pelaksanaan penerapan Zona Integritas di ruang lingkup kerjanya," ujar Benni.

Penghargaan DPMPTSP DKI Jakarta sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diterima oleh Wakil Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto.

Dalam dua tahun terakhir, total 17 penghargaan telah diraih oleh DPMPTSP DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Sebelumnya pada bulan November 2019 lalu, DPMPTSP DKI juga meraih penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenPANRB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik.

Adapun kriteria yang menjadi aspek penilaian antara lain, Kebijakan Pelayanan, Profesional SDM, Sarana Prasarana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Editor: Rahmat Fiansyah