Menaker Sebut Kebijakan Relaksasi DNI Dapat Buka Lapangan Kerja Baru

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 19 November 2018 - 14:03 WIB
Menaker Sebut Kebijakan Relaksasi DNI Dapat Buka Lapangan Kerja Baru

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (Foto: Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah pekan lalu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-16, di mana salah satunya terdapat relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kebijakan ini dinilai dapat membuka lebih banyak lagi investor asing masuk.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, kebijakan tersebut ternyata dapat membuka lapangan kerja lebih banyak. Pasalnya, seiring investasi asing yang masuk maka bisnis dalam negeri akan menggeliat sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

"Pastilah (ciptakan lapangan kerja), kalau investasi banyak kan pasti lapangan kerja makin banyak," ujarnya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Dalam relaksasi DNI tersebut, ada 54 bidang usaha yang akan direlaksasi atau dibuka 100 persen untuk investor asing. Termasuk beberapa bidang usaha yang sebelumnya mewajibkan kemitraan dengan UKM atau koperasi.

Jumlah yang direlaksasi tersebut, diputuskan dengan mempertimbangkan pelaksanaan DNI yang sejak 2016 dinilai belum optimal. Pasalnya, dari 101 bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal asing (PMA) pada tahun itu, 51 di antaranya tidak diminati sama sekali.

"Salah satu yang dibuka kan soal pelatihan kerja itu sampai hari ini juga belum ada. Kalau dulu pelatihan kerja itu tidak bisa investasi asing, kalau sekarang bisa sampai 67 persen kalau tidak salah," ucapnya.

Dengan demikian, adanya investasi asing ini dalam bidang pelatihan kerja dapat mendorong akses dan mutu pekerja jadi lebih berkualitas. Namun, untuk mendapatkan investasi dari asing tentu tidak dapat sembarangan.

"Ini juga tidak serta-merta (dikucurkan investasi), orang juga ada hitungannya juga investasi di situ," kata dia.

Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen terhadap pembangunan kualitas pekerja. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi.

"Sehingga kerlibatan pihak-pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk investasi SDM (sumber daya manusia) di Indonesia itu juga kita beri ruang," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk