Menaker: Sisa Anggaran Subsidi Upah Akan Diberikan untuk Guru Honorer 

Rina Anggraeni · Senin, 18 Januari 2021 - 17:56:00 WIB
Menaker: Sisa Anggaran Subsidi Upah Akan Diberikan untuk Guru Honorer 
Menaker Ida Fauziyah mengatakan anggaran sisa subsidi gaji akan diberikan untuk guru honerer melalui Kementerian Keuangan. 

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan anggaran bantuan subsidi upah (BSU) tidak tersalurkan 100 persen ke para pekerja. Menaker Ida Fauziyah mengatakan anggaran sisa subsidi gaji akan diberikan untuk guru honerer melalui Kementerian Keuangan. 

Namun, pihaknya tidak mengetahui data lengkap untuk guru honer yang mendapatkan sisa anggaran dari subsidi gaji 

"Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas negara. Setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan. Karena itu saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji," kata Menaker dalam video virtual, Senin (18/1/2021). 

Dia pun merinci untuk gelombang kedua periode November 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah disalurkan sebesar Rp14,6 triliun kepada Rp12,24 juta penerima, presentasinya 98,71 persen. 

Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Total realisasi dari gelombang 1 dan 2 mencapai Rp29,4 triliun atau persentasenya 98,91 persen. 

“Tentu Bapak Ibu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak tersalurkan 100 persen. Kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan karena beragam faktor," katanya

Sebelumnya, Ida mengungkapkan penyebab BSU tidak tersalurkan 100 persen.  Ada 8 faktor menyebabkan BSU belum tersalurkan ke rekening pekerja. 

"Pertama itu adalah banyak rekening ganda atau doble dan kedua ada nama yang terdaftar tidak sama dan ini menyebabkan tidak valid," katanya.

Faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di kliring. "Karena penerima tidak ikut kriling nasional," ujarnya. 

Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif dan keenam yakni rekening tidak seduai dengan nomer induk kependudukan (NIK). "Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi," ujarnya. 

Sementara faktor ketujuh adalah rekening diblokir. Kemudian kedelapan adalah, adanya cut off. Artinya, seluruh dana dikembalikan oleh kas negara.

Editor : Dani M Dahwilani