Menjelekkan Pemerintah dan Terlibat Radikalisme, ASN Tak Akan Lolos Jadi Pejabat Pimpinan Tinggi

JAKARTA, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelekkan pemerintah dan terlibat kelompok radikalisme atau terorisme tak akan lolos menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) di instansi pemerintah.

Terkait dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, memperingatkan ASN agar berhati-hati dalam berselancar di dunia maya. Baik melalui media sosial maupun melalui aplikasi pertukaran pesan.

Mentan Amran Akan Tindak Pengusaha yang Naikkan Harga Telur

Hal itu, juga berlaku untuk anggota keluarga terutama pasangan dari ASN yang dipromosikan untuk menjadi PPT. Pasalnya, pemerintah akan mengakses jejak digital terhadap ASN para calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) dan pasangannya.

"Maka dari itu, jangan berkomentar menjelek-jelekkan pemerintah atau anti-pemerintah, maupun mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Ingat, ada jejak digital. ASN harus tegak lurus terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah,” kata Tjahjo Kumolo, dikutip dari pers rilis Humas KemenPANRB, Selasa (7/12/2021).

Tjahjo juga kembali menekankan bahwa jika sudah terpapar radikalisme atau terorime, maka ASN tidak akan lolos seleksi menjadi PPT, walaupun sudah memenuhi kriteria.

“Prinsipnya adalah ASN tidak boleh berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria. Jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, mohon maaf tidak bisa,” ujar Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya Tjahjo mengungkapkan bahwa banyak PNS yang gagal menjadi eselon I saat sidang Tim Penilai Akhir (TPA) karena kelakuan pasangannya.

“Ini bikin saya stres, dua tahun MenPANRB dalam sidang TPA, hampir di atas 16 calon eselon I yang sudah hebat, professor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi eselon I gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya,” tutur Tjahjo Kumolo.

Dia mengatakan bahwa banyak pasangan PNS yang sering membuka media sosial milik tokoh-tokoh radikal dan terorisme.

“Istrinya kalau malam kerjanya buka medsos tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris. Gagal. Pokoknya yang berbau radikalisme terorisme itu ancaman bangsa,” ujarnya.

Tjahjo memastikan bahwa pemerintah berani bersikap dalam menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Apalagi radikalisme dan terorisme ini ada yang perorangan maupun kelompok. Selain itu ada yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyebar masalah radikalisme teroris.

“Termasuk di eselon II, eselon I, keluarganya yang berbau ini, atau suka buka medsos (kelompok radikalisme dan teroris, red) akan di drop. Karena bukti aplikasi, rekam jejak media di HP-nya semua bisa terdata dengan baik,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Dia menyebut bahwa hampir setiap bulan ada ASN yang diberhentikan karena terlibat masalah radikalisme dan terorisme.

“Di tantangan pertama. Hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme,” ujar Tjahjo Kumolo.

Editor: Jeanny Aipassa