Merger Grab dan Gojek Tak Perlu Restu Kemenhub

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara mengenai isu Grab dan Gojek yang dikabarkan akan merger. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, jika Grab dan Gojek ingin disatukan tidak perlu meminta izin dari pemerintah.

"Enggak ada dong. Mereka bisnisnya kan bukan saja transportasi," kata Budi saat dihubungi MNC Portal di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Baca Juga

Geo Dipa Proyeksikan Pendapatan Rp1,07 Triliun Sepanjang 2025

Dia mengakui tidak bisa mencampuri rencana bisnis Gojek maupun Grab. Pasalnya, Kemenhub hanya sebagai regulator untuk pemberian izin transportasi.

"Banyak yang lain kan masih ada juga maxim aplikator yang lain. Kita tidak masuk ke bisnis mereka ya. Kalau mereka akan tetap salah satu bisnisnya transportasi ya ikuti regulasi kita," tuturnya.

Baca Juga

Merger Grab dan Gojek Berpotensi Munculkan Monopoli, Ini Respons KPPU

Sebagai informasi, diskusi Grab dan Gojek tersebut muncul ketika kedua perusahaan yang bersaing ini merugi di berbagai negara akibat berbagai pembatasan terkait virus Covid-19. Di Indonesia yang merupakan tempat kedua perusahaan bersaing ketat juga mencatatkan kerugian.

Merger Grab dan Gojek diperkirakan memengaruhi masa depan mitra kedua aplikator, khususnya driver ojek dan mobil online. Pasalnya, selama ini banyak driver yang memiliki dua akun di dua perusahaan tersebut untuk bekerja. 

"Madesu (masa depan suram) karena driver bakal dirugikan," ujar Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno saat dihubungi MNC Portal di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Editor: Ranto Rajagukguk