OJK Minta Bank Percepat Peningkatan Pencadangan, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa tantangan Indonesia ke depan tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembentukan pencadangan oleh perbankan.

Wimboh menyebut, tantangan Indonesia dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dunia karena adanya perang Rusia-Ukraina, ditambah dengan normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan kondisi hiperinflasi global. 

Baca Juga

Menkeu Purbaya: Revisi UU P2SK Kunci Perkuat Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

"Restrukturisasi kredit mulai membaik, tetapi memandang situasi tantangan yang tak mudah tersebut, kami meminta kepada perbankan untuk mempercepat pembentukan pencadangan," ujar Wimboh dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4/2022). 

Wimboh menambahkan, tantangan-tantangan tersebut tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Wimboh juga menilai bahwa percepatan pembentukan pencadangan ini bisa dilakukan, karena perbankan memiliki bantalan yang cukup kuat untuk membuat pencadangan yang lebih besar.

Baca Juga

Kemendag Pastikan Stok Barang Kebutuhan Pokok Stabil hingga Idulfitri

"Terkait stabilitas sistem keuangan Indonesia, yang pertama, restrukturisasi kredit sudah mulai membaik. Jumlah total kredit yang direstrukturisasi tinggal 22,49 persen turun 3,8 persen dibanding Desember 2021," kata dia.

Baca Juga

Kemenhub Prediksi 1,4 Juta Pemudik Gunakan Transportasi Laut

Selanjutnya, Wimboh menyebut perlu adanya pemberian insentif lebih luas kepada industri yang mendukung agenda global terkait perubahan iklim. Untuk saat ini, dia menyampaikan bahwa ini masih sebatas pada industri mobil listrik.

"Nantinya akan kami perluas ke hulu-hilir dan mendorong UMKM supaya lebih gencar dengan berbagai program dari pemerintah, di mana ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri, serta membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu," ucapnya.

Baca Juga

Tak Selalu Sukses, Ini Daftar Bisnis Raffi Ahmad yang Gagal

Menurutnya, langkah ini akan memberikan ruang yang lebih luas untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi dan berkontribusi mengurangi beban penurunan ekonomi karena berbagai kondisi global.

"Ini yang kami lakukan, dan kami percepat BPRS masuk dalam platform digital karena selama ini lembaga keuangan sudah masuk ke sana, kalau BPRS mempunyai ketentuan yang jelas dan ini kami awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yang tentunya lebih longgar, sehingga jika masuk akan dorong akses keuangan yang cepat murah karena bisa salurkan program PEN yang bersubsidi," tuturnya.

Baca Juga

Disorot usai Jabat Ketua Dewan SDA, Luhut: Semua Menko Kerjanya Banyak!

Kemudian, OJK juga akan mempersiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia. "Ini juga termasuk kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup maupun kementerian terkait lainnya," ucap Wimboh.

Editor: Aditya Pratama