Pemerintah Akan Cabut DMO Batu Bara, Ini Kata Menko Darmin

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menghapus kewajiban penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2018, sebesar 25 persen dari rencana produksi. Tujuan dari penghapusan tersebut agar menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Rencana ini mengemuka dalam pertemuan yang dilangsungkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor bersama para Menteri Ekonomi hari ini. Jokowi juga berencana mengundang pengusaha batu bara dan Bank Indonesia (BI) dalam pertemuan selanjutnya untuk membahas realisasi kebijakan tersebut.

China Cabut Larangan Ekspor Material Teknologi Penting ke AS

"Yang lain yang dibicarakan adalah ada usulan supaya kami dengan Bank Indonesia akan bicara dengan pengusaha-pengusaha batu bara lanjutan di Bogor kemarin untuk mengefektifkan memasukan devisa ekspor mereka," katanya ditemui di kantornya Kemenko Perekonomian, Jumat (27/7/2018).

Pemerintah memang tengah berusaha menambah cadangan devisa menyusul defisit transaksi berjalan yang akan melebar di tahun ini. Untuk itu, pemerintah juga menyasar hasil devisa dari penjualan batu bara yang menggunakan mata uang dolar AS agar masuk ke Indonesia.

"Karena bisa jadi alasan itu kewajiban tempat mereka meminjam sehingga harus buka rekening di sana tapi kan bisa dipasangkan di cabang bank itu di sini," ujarnya.

Darmin juga menyampaikan, dalam ratas tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan dana subsidi untuk DMO batu bara. "Enggak itu bukan urusan insentif-insentifan, masa insentif lagi. Itu mestinya bagian dari kesadaran bernegara," ucapnya

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya memaparkan, pada triwulan I tahun 2018 capaian terkait DMO batu bara, mencapai 20 juta ton. Sementara sepanjang tahun 2018 ini, DMO batu bara ditargetkan mencapai 114 juta ton, lebih besar dari tahun 2017 yang hanya mencapai 97 juta ton.

Sebagai informasi, BI memastikan defisit transaksi berjalan pada tahun ini melebar menjadi 25 miliar dolar AS. Padahal, tahun sebelumnya CAD bisa ditekan di angka 17,5 miliar dolar AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan, meski CAD melebar, pihaknya memastikan kondisi ini masih belum masuk tahap yang mengkhawatirkan atau dalam kategori aman.

"Perlu dijelaskan mengenai defisit transaksi berjalan, tahun ini ada kemungkinan-kemungkinan bisa naik 25 miliar dolar AS. Tahun lalu, 17m5 miliar dolar AS. Tetapi, harus saya jelaskan, dengan 25 miliar dolar AS itu bahwa defisit transaksi berjalan kita itu masih dalam batas yang aman," ucap Perry.

Editor: Ranto Rajagukguk