Pemerintah Diminta Kaji Pengalihan Kewenangan BP Batam ke Pemkot

JAKARTA, iNews.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah membatalkan rencana pengalihan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam ke pemerintah kota (Pemkot) Batam. Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku usaha yang memanfaatkan Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Direktur Indef Enny Sri Hartati memaparkan, pemberlakuan tersebut akan membuat investor bertanya-tanya tentang status Batam sebagai area FTZ. Selain itu, pengalihan kewenangan ini bisa melanggar undang-undang (UU) lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan.

Baca Juga

Kejar Terus Pengemplang Pajak, Menkeu Purbaya: Mereka Enggak Bisa Lari

"Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Kedua kalau ini dilakukan pemerintah daerah maka pasti investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita pikirkan yakni respons dari para pengusaha atau respons para investor," kata Enny dalam keterangannya, Jumat (22/12/2018). 

Hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam. Jokowi menganggap cara tersebut adalah paling efektif untuk menghilangkan dualisme yang terjadi di Batam selama ini. Sebab, perkembangan ekonomi di Batam tak kunjung signifikan.

Keputusan tersebut, lanjut Enny Sri jelas menyalahi aturan yang ada dan berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam. Oleh karenanya pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu sebelum dipublikasikan ke publik.