Pemerintah Kaji Pengalihan Pengesahan Badan Usaha Koperasi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih mengkaji untuk mengalihkan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dalam mengesahkan badan usaha koperasi ke Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia (Kemkumham).

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, kajian ini tengah dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. "Untuk pengesahan badan usaha koperasi kita bahas tadi karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pengesahan badan hukum koperasi itu kewenangan pemerintah pusat," kata dia setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca Juga

Tiket Kapal Pelni Didiskon 18 Persen Selama Nataru, Catat Periode Promonya

Nantinya pengesahan badan usaha koperasi ini seperti dokumen firma yang diterbitkan oleh Kemenkumham dari sebelumnya disahkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan sistem online single submission (OSS) atau perizinan yang terintegrasi secara online.

"OSS itu jadi perizininan satu pintu supaya birokrasi lebih cepat. Tidak bertele-tele," tuturnya.

Namun demikian, yang dialihkan ke Kemenkumham hanya pengesahan badan hukum usaha saja, sementara seperti pembinaan firma badan usaha koperasi tetap diurus oleh Kemenkop UKM. Ia enggan menjelaskan mekanisme teknisnya lebih lanjut karena masih dalam pembahasan.