Pemerintah Kantongi Pajak Netflix hingga TikTok Rp2,25 Triliun

Rina Anggraeni · Senin, 28 Juni 2021 - 17:16:00 WIB
Pemerintah Kantongi Pajak Netflix hingga TikTok Rp2,25 Triliun
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengantongi pajak Rp2,25 triliun dari Netflix hingga TikTok

JAKARTA, iNews.id Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital di Tanah Air sebesar Rp2,25 triliun hingga 16 Juni 2021. Pajak tersebut, di antaranya dari Netflix, Spotify, hingga TikTok.

Dia mengungkapkan, sudah ada 75 perusahaan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN yang diserahkan kepada negara.

"Era digital sebagai platform utama termasuk ekonomi. Kita melakukan kesetraaan pemungutan PPN untuk produk dalam digital dan luar negeri. Ini kita bangun melalui saluran elektronik. Kita mendapatkan 75 perusahaan yang dipungut pajak penerimannya Rp2,25 triliun ini seperti produk digital streaming dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (28/6/2021).

Lebih lanjut dia menuturkan, era digital yang semakin berkembang membuat pemerintah melakukan kesetaraan di dalam pemungutan PPN, yakni antara produk digital dalam negeri dengan produk digital dari luar negeri.

"Ini kita bangun melalui perdagangan melalui saluran elektronik, di mana asing maupun domestik yang menjual produk digital yang berasal dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia sebagai pemungut PPN," ujarnya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk delapan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Adapun delapan perusahaan yang ditunjuk, di antaranya adalah TunnelBear LLC, Xsolla (USA), Inc, Paddle.com Market Limited, Pluralsight, LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, PT Dua Puluh Empat Jam Online.

Sementara jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Nantinya khusus marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda