Pemerintah Kebut Penurunan Stunting di 2024 Melalui 3 Intervensi APBN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dan menghadirkan generasi cerdas, 

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang kekurangan, misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Baca Juga

Wisatawan RI ke Korsel Tembus 365 Ribu pada 2025, Tertinggi Ke-4 di ASEAN

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, untuk membangun dan memajukan Indonesia, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih tangguh dan lebih produktif.

“Kita memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” ujar Isa di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Baca Juga

5 Makanan Sehat Ibu Hamil dan Calon Bayi, Bisa Cegah Stunting sejak Dini

Dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780.000 mahasiswa. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893.000 mahasiswa.

“Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” ucapnya.

Baca Juga

Kasus Stunting di Gunungkidul Tertinggi di DIY

Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, diantaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Adapun, alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.

Baca Juga

Kemenkominfo Libatkan Generasi Muda dalam Aksi Cegah Stunting

Di sisi lain, stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Isa mengungkapkan penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi.

Berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022, angka prevalensi stunting mencapai 21,6 persen. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting mampu turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Kita ingin tahun depan bisa di bawah 14 persen. Ini satu journey yang ternyata tidak mudah. Walaupun sudah jauh menurun dibanding dua-tiga tahun lalu, tetapi target 14 persen tinggal satu tahun. Ini bukan challenge yang sederhana, kita harus makin fokus,” tuturnya.

Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.

Dengan begitu, Isa berharap seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai program APBN untuk anak-anak Indonesia dapat terus bekerja sama dan memanfaatkan anggaran itu dengan maksimal. Masyarakat, keluarga, bersama dengan pemerintah juga perlu memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak, seperti pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan, lingkungan yang aman, dan perlindungan dari kekerasan.

“Untuk anak-anak Indonesia, teruslah belajar yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk terus menumbuhkan kecintaan kepada negara kita sehingga nanti kalian menjadi generasi yang mampu membangun Indonesia lebih baik lagi daripada generasi saat ini,” katanya.

Editor: Aditya Pratama