Pemerintah Klaim Bisa Realisasikan Biodiesel 100 Persen

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 24 Juli 2018 - 21:13 WIB
Pemerintah Klaim Bisa Realisasikan Biodiesel 100 Persen

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Foto: iNews.id/Ade Miranti)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dalam menekan angka impor minyak berencana menggenjot penggunaan biodiesel 20 persen (B20) ke seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Tahun ini pemerintah masih menggiatkan penggunaan B20 dan ke depannya akan semakin meningkat ke B30.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menggunakan B100 setelah sukses menerapkan penggunaan B20 dan B30 untuk BBM Solar Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. Namun, pihaknya masih belum bisa menargetkan kapan hal itu bisa direalisasikan.

"Jadi B20 PSO dan Non-PSO berikutnya kita usahakan B100," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Dia menambahkan, teknologi untuk memproduksi B100 sudah tersedia. Namun, jika ingin memproduksi dalam jumlah besar diperlukan pabrik khusus karena butuh pengembangan lebih lanjut.

"Mesin standarnya bisa 7-20 persen. Mesti ada pabriknya dulu. Mesin kalau B100 yang sekarang juga bisa," tuturnya.

Pada saat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga mengatakan hal yang sama. "Tapi Presiden sudah mengarahkan B20. Arahnya kan B100 tapi sekarang B20," ucapnya.

Ia menuturkan, jika B100 dapat direalisasikan tentu akan memberika manfaat lebih dari B20. Pasalnya, dengan diterapkannya pemerataan penggunaan B20 dapat menghemat uang negara untuk impor solar lebih banyak.

"Harga, ICP-nya, minyak sawit naik juga. Ini akan ada tambahan profit yang besar, jadi bisa tidak negatif. Bauran kebijakan ini," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, implementasi kebijakan ini tak rumit karena teknologinya sudah cukup maju. Bahkan, teknologi untuk B100 sudah ada namun memerlukan dana investasi yang besar.

"B30 belum. Malah, kan teknologinya B100 ada. Kalau itu nanti berjalan kita tidak bicara B20 lagi," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Untuk itu, pemeritah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar berinvestasi di sektor tersebut.

Jika penerapan B20 ini terealisasi maka dalam satu tahun pemerintah bisa menghemat 5,5 miliar dolar AS. "Dengan melaksanakan B20 untuk PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO paling tidak ada dua dampak positifnya, yaitu penghematan devisa. Kalau sudah full B20-nya mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan kita bisa mencapainya," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk