Perangi Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Pegawai BPN yang Terlibat Ditindak Secara Hukum

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan terus memerangi mafia tanah di Tanah Air. Pasalnya, kehadiran mafia tanah sangat merugikan semua pihak. 

Adanya mafia tanah mengakibatkan terjadinya sengketa pertanahan, khususnya tumpang tindih kepemilikan. Pasalnya, salah satu modus kegiatan mafia pertanahan adalah memalsukan dokumen pertanahan yang dimiliki oleh pemilik tanah.

Baca Juga

Soal WFA di Akhir Tahun, Apindo: Tidak Semua Pekerjaan Bisa Terapkan

Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, akan memerangi para mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Termasuk juga jika ada pegawainya yang berani macam-macam terlibat dalam mafia tanah. 

Sofyan tidak akan segan-segan untuk menindak pegawainya yang terlibat dalam mafia tanah. Termasuk salah satunya adalah dengan mengambil tindakan hukum.

Baca Juga

Polda Banten Tangkap 4 Mafia Tanah di Serang, Modus Palsukan Dokumen Girik

"Secara umum pegawai Kementerian ATR/BPN itu bagus-bagus. Saya katakan begitu karena sejak jadi Menteri ATR atau Kepala BPN, kita mampu mendaftarkan 30 juta bidang tanah. Namun, apabila ada yang terbukti terlibat mafia tanah akan diambil tindakan hukum," ujarnya dalam keteranganya, Minggu (28/3/2021).

Menurut Sofyan, pemberantasan mafia tanah merupakan komitmen pemerintah atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian ATR atau BPN. Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Polri untuk membantu pemberantasan mafia tanah tersebut. 

Pihaknya menganggap, penanganan kasus mafia tanah merupakan langkah di hilir. Sementara, pencegahan di hulu adalah bagaimana menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sehingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap terus berjalan sembari juga melakukan digitalisasi data pertanahan.

“Ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sangat ingin memerangi mafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan data pertanahan yang lebih baik," kata Menteri ATR atau Kepala BPN.

Editor: Ranto Rajagukguk