Pidato Lengkap Jokowi tentang Stimulus Ekonomi Hadapi Covid-19

Felldy Utama, Rizki Maulana ยท Selasa, 31 Maret 2020 - 17:32 WIB
Pidato Lengkap Jokowi tentang Stimulus Ekonomi Hadapi Covid-19

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berbagai kebijakan terbaru pemerintah dalam menangani pandemi virus corona di Indonesia. Kebijakan ini memprioritaskan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak Covid-19.

Jokowi mengatakan, penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga kemanusiaan yang berimbas pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Dalam pidatonya, Jokowi juga memaparkan berbagai stimulus ekonomi yang difokuskan pada masyarakat lapisan bawah. Stimulus ekonomi itu antara lain peningkatan jumlah penerima dan besaran Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak hanya itu, pemerintah juga menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA.

“Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu April, Mei dan Juni 2020. Pelanggan 900 VA diskon 50 persen, juga tiga bulan,” kata Jokowi.

Berikut pidato lengkap Jokowi:

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara Se-Bangsa dan Se-Tanah Air..

Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita.

Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan atau Perppu.

Setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, Perppu yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan: kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan; melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020; serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covidd-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.

Dari angka itu, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk Social Safety Net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Prioritas pertama penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun akan digunakan untuk: Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD; pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet; insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta, santunan kematian tenaga medis Rp300 juta, dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.

Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial. PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%). Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen).

Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600.000, dengan biaya pelatihan 1 juta.

Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175.000, dan dkungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua