Polemik Pembagian Aset First Travel, Ini Komentar Kemenkeu

JAKARTA, iNews.id - Kasus First Travel kembali menyita perhatian publik. Pasalnya, aset perusahaan yang seharusnya diserahkan ke calon jemaah, oleh Mahkamah Agung (MA) diputus menjadi barang sitaan negara.

Keputusan tersebut direspons negatif oleh para calon jemaah yang menjadi korban First Travel. Para korban tak terima atas hasil hukum tersebut dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. 

Baca Juga

AHY Bakal Supervisi Sejumlah Kementerian Wujudkan Gerakan Gentengisasi Prabowo

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Kita harus liat keputusan pengadilan. Kalau keputusan pengadilan itu disita berarti itu jadi barang rampasan milik negara. Tapi kita harus cek apakah itu sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Itu dulu yg harus kita ikuti," kata Isa di Kementerian Keuangan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). 

Kasus pencucian uang First Travel sebelumnya telah mendapatkan putusan di tingkat kasasi dengan surat putusan bernomor 3096 K/Pid. Sus/2018. Dalam putusan itu disebutkan bahwa aset perusahaan tersebut diserahkan ke negara.