Relaksasi DNI Dianggap Tidak Perlu, Menko Darmin: Enak Saja!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution geram ketika relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dianggap tidak perlu oleh pelaku usaha. Padahal, tujuan revisi DNI semata-mata untuk mendongkrak kinerja investasi sehingga menggerakkan industri dan berkontribusi ke perekonomian.

Darmin mengatakan, relaksasi DNI adalah kebijakan yang harus dilaksanakan mengingat defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) masih melebar saat ini. Dengan begitu, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang yang dapat meningkatkan transaksi modal dan finansial, sehingga dapat mengimbangi defisit.

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

"Enak saja ngomong gitu. Kita ini situasinya, transaksi berjalannya itu turun saja belum bisa. Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak akan ada yg mengimbangi defisit itu nanti," kata Darmin ditemui di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jumat (23/11/2018).

Menurut Darmin, CAD adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan untuk mulai meningkatkan transaksi modal dan finansial, sehingga dapat mengimbangi angka defisit.

Ia juga mengatakan, bahwa dengan dinaikannya suku bunga acuan, saat ini Indonesia memiliki momentum untuk meningkatkan angka transaksi modal dan finansial. Oleh karenanya perlu dikeluarkan kebijakan baru untuk memaksilmalkan potensi yang dimiliki saat ini.

"Sekarang momentumnya modal asing mulai mau masuk, apalagi setelah kebijakan bunga BI dinaikkan. Momentum ini harus dimanfaatkan dan dijaga. Dengan apa? Dengan berita positif, bukan karena duit," kata Darmin.

Apabila pemerintah tidak sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan baru, sentimen positif dari kenaikan suku bunga BI akan hilang. Selain itu, pemerintah harus kembali merancang kebijakan baru, yang akan memakan banyak waktu.

"Kalau tidak ada yg dilakukan, BI naikan subung (suku bunga). Dua minggu juga selesai pengaruhnya. Habis sudah. Kalau momentum ini lewat kita harus menyiapkan kebijakan lagi yang mungkin 3-6 bln baru bisa kita buat," kata Darmin.

Sebelumnya ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pemerintah tak semestinya mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI. Apindo menganggap kebijakan itu tidak telalu mendesak. "Tidak terlalu urgent untuk direlaksasi," kata Hariyadi, Kamis (22/11/2018).

Editor: Ranto Rajagukguk