Rencana Pengenaan Pajak Sembako Dinilai Tidak Manusiawi, YLKI Minta Dibatalkan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pangan atau sembako. Rencana ini mendapat protes dari sejumlah pihak, kali ini dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, rencana tersebut merupakan kebijakan yang tidak manusiawi, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca Juga

Swasembada Beras, Langkah Kementan Perkuat Fondasi Ketahanan Pangan Indonesia

"Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Tulus di Jakarta, Kamis(10/6/2021).

Dia menilai, pengenaan PPN pada sembako akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, karena  menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok. 

Baca Juga

Sederet Risiko Jika Sembako Dikenai Pajak

"Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi," imbuhnya.

Pengenaan PPN pada sembako, dia menambahkan, juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan ke masyarakat. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. 

Baca Juga

Pedagang Pasar Tolak Rencana Sembako Dikenai PPN

"Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," ucapnya.

Dia menyarankan agar pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih. 

Baca Juga

Pemerintah Berencana Kenakan PPN untuk Sembako

"Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," ujar Tulus.

Editor: Jujuk Ernawati