Rombak 74 UU Izin Investasi, Pemerintah Soroti 2 UU Tumpang Tindih Kewenangan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah fokus merevisi 74 undang-undang (UU) terkait izin investasi menjadi satu UU (Omnibus Law). Pekan ini, pemerintah tengah fokus melakukan pembahasan UU penataan kewenangan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, saat ini sudah ada dua UU yang memasuki tahap finalisasi pembahasan. Kedua aturan ini dipastikan berkaitan dengan penataan kewenangan sektoral pemerintah.

Baca Juga

PNM Dorong Cerebral Palsy Berdaya di Hari Sumpah Pemuda

"Minggu minggu ini kita fokus dulu melakukan penataan kewenangan, kita tata dalam dua UU," ujar dia di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Adapun dua UU yang dimaksud adalah UU Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU Administrasi Pemerintahan. Kedua UU rencananya dikebut penyelesaiannya pekan ini, dan setelahnya baru pemerintah akan melakukan pembahasan untuk 72 UU lainnya.

"Itu dulu. Baru bergerak ke aturan yang sektor DNI (Daftar Negatif Investasi) yang sementara kita identifikasi dari 72 sektor," katanya.