RUU P2SK Disahkan Jadi UU, Sri Mulyani: Reformasi Sektor Keuangan RI

JAKARTA, iNews.id - Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-undang (UU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, RUU P2SK merupakan langkah yang luar biasa strategis dari DPR RI.

''Karena pertumbuhan Indonesia harus disertai dengan sektor keuangan yang bergerak maju," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga

Investasi di KEK Mandalika Tembus Rp5,73 triliun hingga Kuartal IV-2025, ITDC Siapkan Fase Pengemban

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah segera membentuk panitia kerja yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, dia memastikan pembahasan antara pemerintah dan parlemen dalam Panja RUU selalu mengedepankan kepentingan masyarakat serta dilakukan melalui proses diskusi yang terbuka, produktif, konstruktif dan dinamis.

“Kami meyakini bahwa ikhtiar kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera,” ucapnya.

Dari sisi pemerintah telah melakukan 26 diskusi publik yang melibatkan akademisi, asosiasi, industri, media, gerakan koperasi, dan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Ini sebagai bagian dari meaningful public participation terhadap penyusunan RUU P2SK,” tuturnya.

Pemerintah juga telah membuat portal untuk menyerap masukan masyarakat secara online melalui laman e-partisipasi.peraturan.go.id hingga diperoleh lebih dari 2.700 masukan.

Pemerintah menerima ratusan surat masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap konten pengaturan dalam RUU P2SK.

Editor: Aditya Pratama