Sebelum New Normal, Pemerintah Diminta Pastikan Kesiapan Daerah

JAKARTA, iNews.id - Pandemi virus corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda memaksa berbagai negara untuk menerapkan fase new normal atau kenormalan baru. Adapun new normal diterapkan agar roda perekonomian dan aktivitas lainnya bisa berjalan kembali dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.

Agar fase new normal berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah meminta agar pemerintah menyiapkan segala hal termasuk memastikan kesiapan daerah-daerah mana saja yang akan menerapkan new normal.

Baca Juga

Menperin: 85 Persen Bahan Baku Farmasi RI Masih Impor

"Yang dipersiapkan pemerintah utamanya adalah daerah-daerah mana yang siap, bukan per sektor," ujar Piter kepada iNews.id, Sabtu (30/5/2020).

Piter menambahkan, daerah-daerah yang disiapkan untuk memasuki fase new normal adalah daerah-daerah yang memenuhi persyaratan terkait perkembangan Covid-19, seperti pengawasan terhadap virus atau kesehatan publik, kapasitas pelayanan kesehatan, persiapan dunia usaha, dan respons publik.

Baca Juga

Kemenparekraf Siapkan New Normal Pariwisata di Destinasi Wisata

"Untuk perkembangan Covid-19 sendiri digunakan indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah atau R0. Indikator angka reproduksi wabah menjadi syarat mutlak dimana angka reproduksi R0 harus di bawah 1," kata dia.

Selain menggunakan variabel kesehatan yang utamanya indikator R0, dia menyebut, pemerintah juga mempertimbangkan faktor non-kesehatan, seperti kesiapan protokol kesehatan dan protokol dunia usaha.

"Saya kira semakin banyak variabel yang dimasukkan dalam analisa skoring untuk kesiapan sebuah daerah memasuki fase new normal akan semakin baik," ucap Piter.

Editor: Ranto Rajagukguk