Selain Sembako, Sekolah Juga Bakal Kena Pajak

JAKARTA, iNews.id - Setelah ramai rencana pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako, pengenan pajak juga akan dilakukan pada jasa pendidikan atau sekolah. 

Rencana pemungutan pajak terhadap sekolah tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan bakal dikenai pajak.

Baca Juga

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

Saat ini jasa pendidikan yang bebas PPN, di antaranya pendidikan sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah. 

"Jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dan kelompok jasa sebagai berikut (jasa pendidikan) dihapus," tulis draft tersebut, dikutip Kamis (10/6/2021).

Baca Juga

Pedagang Pasar Tolak Rencana Sembako Dikenai PPN

Selain pendidikan, jasa lain yang bakal dikenakan PPN, yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi. Di samping itu, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa penyediaan telpon umum menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.  

Secara keseluruhan, ada 11 kelompok jasa yang nantinya dikenai PPN. Sementara enam jenis jasa bebas PPN, seperti jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering. 

Baca Juga

Pemerintah Berencana Kenakan PPN untuk Sembako

Sementara itu, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) draft UU KUP dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Editor: Jujuk Ernawati