Soal Sembako dan Jasa Pendidikan Bakal Dipajaki, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan penjelasan soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok atau sembako dan jasa pendidikan. Dalam akunnya di Instagram, Ditjen Pajak mengungkapkan fakta terkait isu yang bikin heboh dalam beberapa hari tersebut. 

Ditjen Pajak menjelasakan, faktanya adalah bahwa pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi. 

Baca Juga

PGEO-PLN Sepakati Tarif Listrik PLTP Ulubelu Bottoming Unit 30 MW

Sebagai contoh, beras, daging atau jasa pendidikan, apapun jenis dan harganya, semuanya mendapat fasilitas tidak dikenai PPN saat ini. Akibatnya, konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN.

"Konsumsi daging segar wagyu dan daging segar di pasar tradisional, juga sama-sama tidak kena PPN," tulis Ditjen Pajak, dikutip Minggu (13/6/2021). 

Baca Juga

Selain Sembako, Sekolah Juga Bakal Kena Pajak

Begitu juga dengan les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis, sama-sama tidak kena PPN. Padahal, konsumen barang-barang tersebut punya daya beli yang berbeda jauh, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang atau jasa tersebut menjadi tidak tepat sasaran.