Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS, Ini Tujuannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membentuk Komite Audit PNS. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern (TKPI) di Lingkungan Kemenkeu.

Peraturan baru tersebut menggantikan PMK sebelumnya, yakni PMK 237/PMK.09/2016. Melalui regulasi baru tersebut, Sri Mulyani berharap terciptanya pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga

Masuk Fase Sunset, Begini Strategi Pemerintah Bangkitkan Industri Tekstil 

Salah satu substansi dalam PMK ini adalah aturan tentang tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing. Selebihnya, PMK banyak mengatur peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

"PMK ini telah mengakomodasi pengawasan intern yang dilaksanakan agar dapat dijalankan secara daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini," kata Kepala Komunikasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, Jumat (3/9/2021).

Baca Juga

Rombak Jajaran Kemenkeu, Sri Mulyani Lantik 137 Pejabat

Selain ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, substansi lain yang menjadi upaya Kemenkeu untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN adalah pembentukan Komite Audit. Komite ini bertujuan meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern. 

"Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit menjalankan peran oversight bagi Itjen, serta memberikan masukan dalam bidang pengawasan intern, laporan keuangan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal kepada Menkeu," ujarnya.

Baca Juga

Kemenkeu Kembangkan Platform Pembayaran Pemerintah, Belanja APBN Jadi Mudah

Keberadaan Komite Audit ini, kata dia, sebagai adopsi praktik terbaik dalam bidang audit intern diharapkan akan memperkuat berjalannya tata kelola yang baik bagi Kemenkeu.

Praktik ini merupakan salah satu langkah yang diyakini para praktisi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, termasuk menjaga independensi dan objektivitas Itjen. Di Indonesia, Kemenkeu merupakan kementerian yang pertama kali membentuk Komite Audit dan selanjutnya dicontoh oleh beberapa Kementerian.

Selain aturan di atas, melalui PMK TKPI, Sri Mulyani juga secara eksplisit memperkuat ekosistem pengawasan APBN secara fundamental melalui kerja sama berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut, yakni para pembuat kebijakan, pelaksana program, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dengan demikian, diharapkan bisa terbangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi, Kemenkeu merealisasikannya melalui pembangunan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan berbagai pihak, seperti BPKP, KPK, Polri, PPATK, dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai kerja sama pengawasan, peningkatan kasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran informasi.

Editor: Jujuk Ernawati