Sri Mulyani Sebut Dunia Hadapi Fragmentasi Ekonomi, Ini Penyebabnya

BALI, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh daripada teman.

Pernyataan itu, disampaikan Sri Mulyani, dalam seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Rabu (6/12/2023).

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

“Perekonomian global berkembang menjadi lanskap yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik dalam lima tahun terakhir mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking," kata Sri Mulyani.

Selain itu, lanjutnya, perang dagang dalam bentuk hambatan perdagangan dan investasi yang sedang terjadi secara global, menciptakan gangguan rantai pasokan dan mengikis prinsip perdagangan bebas yang kita semua sebagai ekonom yakini bahwa perdagangan bebas seharusnya saling menguntungkan.

Sri Mulyani Ungkap Potensi RI jadi Penyedia Kredit Karbon, Nilainya sampai Segini!

Di saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada tantangan techno nationalism, menurunnya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar negara, serta friksi antara kepentingan nasional melawan kepentingan global.

Segregasi semakin masif berdasarkan geografi, kedaulatan, etnis, ras, agama, dan sekarang juga terpecah oleh kecerdasan buatan, karena semua orang dipisahkan oleh kategorisasi yang dilakukan oleh Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Sri Mulyani Sebut Butuh 500 Miliar Dolar AS untuk Capai Emisi Nol Bersih di 2060

“Kita perlu melihat kembali teori dan textbook yang kita pelajari, dan mencocokannya dengan situasi sekarang, sehingga kita bisa memahami dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan zaman,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, Indonesia berada pada posisi yang sangat baik dalam posisi geopolitik saat ini. Tidak hanya karena prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga diberkati dengan sumber daya alam yang memainkan peran yang sangat penting dalam tren geopolitik dan geostrategis, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resiliensi yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5 persen dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi” ungkap Sri.

Dia juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Dalam forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara proaktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global.

Selama Presidensi G20 tahun lalu dan ASEAN Chairmanship tahun ini, kepemimpinan Indonesia memainkan peran penting dalam 12 dari 14 driving key outcomes seperti terbentuknya Dana Pandemi, Mekanisme Transisi Energi, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan," tutur Menkeu

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Indonesia terus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) dan ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan dan institusi yang baik.

AIFED diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan, dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia. Kali ini, AIFED diselenggarakan pada 6-7 Desember 2023 di Nusa Dua, Bali.

Pada tahun ini, AIFED mengambil tema “Fragmented World: Recalibrating Development Strategies” yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia.

Selain mengundang para ahli baik internasional dan nasional, acara ini juga didukung dan dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga development partners Indonesia seperti ADB, DFAT Australia, dan GIZ Jerman. Vice President ADB Scott Morris, dan Duta Besar Australia Penny Williams turut memberikan sambutan di acara tersebut.

Editor: Jeanny Aipassa