Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Lambat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai realisasi anggaran pemerintah daerah lambat. Bahkan, pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan," ujarnya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).

Baca Juga

Airlangga Sebut Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh

Dia memaparkan, untuk alokasi kesehatan, daerah yang memiliki anggaran hingga Rp 30 triliun bagi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, sampai dengan akhir Oktober realisasinya baru Rp14,9 triliun.

Sementara belanja jaring pengaman sosial, daerah dialokasikan Rp22,8 triliun, tapi baru tereksekusi Rp12,9 triliun atau setara 56,6 persen. Sementara untuk program  dukungan ekonomi di daerah yang alokasinya Rp19,2 triliun baru terealisasi Rp2,7 triliun atau hanya 14 persen.

Baca Juga

Jokowi Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Belanja di Akhir 2020 dan Awal 2021

"Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat. Ini jadi satu pembelajaran, karena tentu kita berharap APBD juga lakukan seluruh program," ujarnya.