Tarif Listrik Naik per Juli 2021, Beban APBN Dipastikan Makin Berkurang

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pada kuartal III 2021 atau mulai 1 Juli tahun ini. Meski begitu, penyesuaian tarif listrik dipertimbangkan pemerintah. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif listrik dalam bentuk tarif adjustment adalah langkah tepat. Sebab sejak 2017 penyesuaian tarif tidak dilakukan, meski bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. 

Baca Juga

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

"Untuk penyesuaian tarif listrik dalam bentuk tarif adjustment tidak dilakukan sejak 2017. Ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi kepada PLN meningkat tajam," ujar Fabby saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (13/4/2021). 

Tak hanya itu, biaya pokok penyediaan tenaga listrik juga mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir. Karenanya, untuk mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka tarif adjustment dinilai layak diberlakukan kembali. 

Baca Juga

Tarif Listrik Mau Naik di Tengah Pandemi, Apindo Protes

Tarif adjustment, kata Fabby, dasarnya adalah fleksibel yang sesuai dengan empat faktor pembentuk harga listrik. Dia mencontohkan, jika faktor pembentuk berubah, maka harga energi primer mengalami penurunan atau nilai tukar rupiah menguat, dengan begitu tarifnya juga akan menyesuaikan.

"Jadi menurut saya kebijakan ini fair untuk semua pihak. Untuk konsumen, untuk PLN yang memproduksi listrik dan juga untuk pemerintah yang dapat realokasi anggaran subsidi dan kompensasi listrik untuk mendukung pemulihan ekonomi," katanya. 

Kebijakan serupa juga berlaku bagi bahan elpiji. Dalam rencana Kementerian ESDM akan menaikan tarif elpiji 3 kg. Fabby menilai langkah ini juga wajar-wajar saja. 

"Elpiji juga demikian. Kalau harga elpiji tidak disesuaikan, subsidi membesar. Dalam situasi distribusi elpiji 3 kg terbuka seperti ini, yang mendapatkan subsidi terbesar adalah orang mampu, bukan orang miskin," tutur dia. 

Selain itu, subsidi elpiji 3 kg juga dapat menjadi hambatan pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan kompor listrik dan mengurangi impor liquified petroleum gas (LPG).

Editor: Ranto Rajagukguk