Tekan Disparitas Harga, INSA Sebut Program Tol Laut Bukan Urusan 1 Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (INSA) memandang upaya menekan disparitas harga melalui program tol laut bukan hanya urusan satu kementerian. Perlu ada dukungan kementerian atau lembaga lain agar dapat berjalan maksimal.

“Untuk menekan disparitas harga, harus ada dukungan kementerian/lembaga lain agar lancar dan terintegrasi. Menko Perkonomian, Kementerian Perdagangan, mereka tidak kalah pentingnya,” ujar Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga

LNSW: Dwelling Time Turun Jadi 2,47 Hari, 29 K/L Terintegrasi dalam SINSW

Dia menjelaskan Kemenhub bertugas menyediakan angkutan serta subsidi bagi operator yang ditugaskan, baik itu BUMN, yakni Pelni maupun swasta yang telah memenangkan lelang. “Kita melihatnya seperti itu tentu harus disosialisasikan bukan hanya dari satu kementerian, dari kementerian-kementerian lain juga, contoh ini berkaitan satu sama lain dari lembaga-lembaga daerahnya juga,” katanya.

Selain itu, perlu pengawasan di lapangan karena adanya spekulan yang menyebabkan disparitas harga tidak hilang. “Perlu juga pengawasan, harga barang tol laut kalau kita lihat banyak spekulan, kita enggak selalu bisa kontrol semua. Seharusnya barang-barang yang subsidi itu dikasih ‘stamp’ (penanda), sehingga ada menghindari adanya permainan harga,” ujarnya.

Baca Juga

Naik 200 Persen, Pemerintah Intensifkan Ekspor Mamin ke Jepang

Menurut Carmelita, perlu peran serta kementerian dan lembaga dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.