Terima Tanah Rampasan Rp36,9 Miliar, Menteri Agraria Akan Bikin Taman KPK

Antara ยท Kamis, 16 Juli 2020 - 23:25:00 WIB
Terima Tanah Rampasan Rp36,9 Miliar, Menteri Agraria Akan Bikin Taman KPK
Sofyan Djalil mengungkapkan total aset tanah yang diserahkan KPK kepada Kementerian ATR/BPN senilai Rp36,9 miliar. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima aset dua bidang tanah di Jakarta dan Madiun yang berasal dari barang rampasan negara terpidana kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan aset tersebut dilakukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta.

"Kita mendapatkan kepercayaan dari KPK untuk mengelola dua bidang tanah hasil rampasan KPK untuk kita kelola supaya memberi manfaat besar seperti harapan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan," kata Menteri Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Sofyan merinci KPK menyerahkan dua bidang tanah, terdiri atas satu bidang tanah di Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, senilai Rp26,8 miliar (eks barang rampasan negara dalam perkara a.n terdakwa Irjen Pol Drs Djoko Susilo SH MS).

Kemudian, KPK juga menyerahkan satu bidang tanah berikut bangunan di Jalan Sikatan, Kota Madiun, Jawa Timur, senilai Rp10 miliar (eks barang rampasan Negara dalam perkara a.n Terdakwa Bambang Irianto SHMM). Total seluruh aset yang diserahkan KPK kepada Kementerian ATR/BPN yakni Rp36,9 miliar.

Sofyan menjelaskan aset tanah seluas 3.400 meter yang berlokasi di Jalan Paso, Jagakarsa akan dibangun menjadi taman bermain yang dapat dimanfaatkan secara umum.

"Lahan 3.400 meter itu akan kita jadikan taman, kita akan kasih nama Taman KPK managed by Kementerian ATR. Itu letaknya di pinggir jalan. Insya Allah ini sangat membantu anak-anak sekitar lingkungan itu untuk tempat bermain," kata Sofyan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan memang tidak semua aset-aset yang dirampas negara akan dilakukan lelang untuk disetor sebagai kas negara.

"Ada beberapa aset yang kita lakukan lelang beberapa kali ternyata tidak ada peminatnya dan alangkah baiknya kalau aset itu bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh instansi baik pemerintah pusat maupun daerah," kata Alex.


Editor : Dani Dahwilani