Tidak Ada Revisi APBN, Ini Kata Menko Darmin
JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memutuskan tidak menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Pasalnya, realisasi kinerja APBN sampai dengan semester pertama dinilai berjalan dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan melihat berbagai indikator yang ada, penyesuaian APBN 2018 memang tidak perlu dilakukan. Meskipun nantinya ada asumsi yang meleset maka dilakukan pembahasan-pembahasan tanpa melakukan perubahan APBN 2018.
Pemerintah menilai, postur APBN 2018 cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Sementara, defisit lebih kecil dari yang direncanakan dari semula 2,19 persen menjadi 2,12 persen.
"Tidak ada APBNP karena tidak ada perubahan penting yang perlu dilakukan. Ya itu tentu saja nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang bukan perubahan, sehingga penjelasan tetap bisa diberikan," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Selain itu, beberapa waktu lalu pemerintah sepakat untuk menambah alokasi subsidi solar tahun ini menjadi Rp2.000 dari sebelumnya Rp500 per liter. Penambahan subsidi ini untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia sebesar 70 dolar AS per barel yang melampaui asumsi makro APBN 2018 yang sebesar 48 dolar AS per barel.
Sementara, penambahan alokasi subsidi ini memerlukan revisi APBN 2018. "Kalau teknis begitu tanya Kemenkeu, jangan tanya saya. Saya kalau udah masuk teknis hitung-hitungan ke Kementerian Keuangan saja deh," tuturnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika APBN diubah justru akan menambah kredibilitas anggaran. Dalam asumsi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1 persen. Namun, jika ternyata dalam realisasi hanya 5,1 persen alias tidak diubah tentu akan membuat pasar mempertanyakan kredibilitas pemerintah.
"Ini yang buat rupiah melemah sekarang karena target dan realisasinya mulai melebar. Akhirnya investor pergi dari Indonesia," ucapnya saat dihubungi iNews.id, Selasa (10/7/2108).
Editor: Ranto Rajagukguk