Tolak Omnibus Law, KSPI Siap Gugat ke MK jika Aturan Terbit

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menempuh jalur hukum jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Nantinya, KSPI langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya secara tegas menyebut, RUU Cipta Kerja yang saat ini drafnya telah diterima oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menunggu untuk dibahas tidak adil bagi para buruh.

Baca Juga

China Cabut Larangan Ekspor Material Teknologi Penting ke AS

"Secara hukum kami akan melakukan judicial review formil untuk membatalkan undang-undang itu ke MK," ujar Said di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dia juga menyebut bahwa pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan tersebut ke MK. Said mengklaim bahwa pihaknya telah menyiapkan Pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh yang ada dalam RUU Cipta Kerja.

Baca Juga

Ada Omnibus Law, KSPI: Nasib Buruh Tak Akan Sejahtera

"Judicial review untuk materil juga akan kami sampaikan terkait pasal mana saja yang akan kami minta dibatalkan ke MK," kata dia.

Said menuturkan, sebagai warga negara, menempuh jalur hukum adalah salah satu hak setiap warga negara. Tidak hanya itu, KSPI juga akan mengawasi perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja

"Bahkan kami akan lakukan aksi besar seperti menghentikan produksi, tapi kami akan lakukan tertib dan damai sesuai aturan," ucap Said.

Setidaknya ada sembilan alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja, di antaranya hilangnya upah minimum kerja, dan dana pesangon. Beleid tersebut mendorong penggunaan outsourcing, jam kerja yang eksploitatif, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar yang bebas.

Selain itu, ada pemutusan hak kerja (PHK) yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan pensiun, karyawan kontrak yang tidak terbatas, serta sanksi perusahaan yang dihilangkan.

Editor: Ranto Rajagukguk