Tolak Penenggelaman Kapal, Edhy Prabowo Perlu Perketat Kriteria Nelayan Penerima Hibah

Antara ยท Minggu, 17 November 2019 - 10:15 WIB
Tolak Penenggelaman Kapal, Edhy Prabowo Perlu Perketat Kriteria Nelayan Penerima Hibah

Susi Pudjiastuti (kanan) saat sertijab Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Edhy Prabowo (kiri). (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Wacana Edhy Prabowo menolak penenggelaman kapal pencuri ikan memicu polemik karena bertolak belakang dengan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Keputusan untuk memberikan kapal sitaan kepada nelayan dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan bisa kembali dijual ke pemilik sebelumnya.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menilai, wacana menteri kelautan dan perikanan yang baru untuk menyerahkan kapal rampasan hasil tindak pidana kepada nelayan atau koperasi perikanan tidak menyalahi UU Nomor 45 tahun 2009. Namun, dia khawatir karena kebijakan serupa penah dilakukan dan tidak berjalan mulus karena penerima kapal tidak siap dengan modal dan SDM.

"Jika memang mau dimanfaatkan dan tidak salah sasaran, KKP perlu membuat kriteria pihak mana saja yang bisa menerima hibah kapal sitaan tersebut dengan sejumlah syarat. Jadi asal tidak asal kasih dan akhirnya tidak dimanfaatkan," kata dia, dikutip Minggu (17/11/2019).

Kendati demikian, Suhufan menilai Edhy sebaiknya mengikuti pasal 69 ayat 4 UU 45/2009 saja dengan menenggelamkan kapal karena lebih aman dan meminimalisir kebijakan salah sasaran.

"Menteri Kelautan dan Perikanan perlu tetap konsisten menjalankan perintah UU atau regulasi saja dan tidak perlu melakukan kebijakan tambahan," ujarnya.

Menurut Sufahan, kebijakan Susi sebelumnya tidak ada yang salah dan perlu dilanjutkan. Pasalnya, penenggelaman kapal merupakan bagian dari penegakan hukum.

"Artinya tidak ada yang salah dan keliru dalam aksi penenggelaman selama ini, hanya semata-mata penegakan hukum dan menjaga kedaulatan NKRI," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebelumnya melontarkan wacana agar kapal pencuri ikan ilegal yang telah disita dan sudah memiliki putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) diserahkan kepada kelompok nelayan secara gratis.

"Bisa saja bila dari pengadilan sudah clear dan inkracht, maka bisa saja kita serahkan kepada kelompok nelayan," kata Menteri Edhy, Kamis (14/11/2019).

Menteri Edhy menyebut, Presiden Joko Widodo sebenarnya berharap kebijakan penenggelaman kapal bersifat sementara. Setelah itu, bagaimana agar KKP bisa terus memberdayakan sumber daya laut dan bermanfaat bagi pesisir. Misalnya, kapal-kapal tersebut bisa digunakan untuk kapal ambulans atau rumah sakit terapung.


Editor : Rahmat Fiansyah