Tukin Pegawai Pajak Lebih Besar dari ASN Lain, Ini Penjelasan Kemenkeu

JAKARTA, iNews.id - Tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sorotan usai kasus Rafael Alun dan keluarganya yang suka pamer harta. Tukin ASN DJP disorot lantaran nilainya lebih besar dibandingkan ASN di kementerian atau lembaga lain.

Mengenai itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa tukin diberikan saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu alasannya karena tantangan kenaikan target pajak yang cukup tinggi.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Temukan Praktik Underinvoicing, Harga Mesin Tercantum USD7 Nilai Asli Puluhan Juta

"Sehingga supaya itu bisa efektif, tercapai optimal, itu diberi insentif. Jadi, itu salah satu sarana pencegahan supaya tidak menimbulkan kongkalikong atau permainan selain untuk semangat bekerja, sehingga bisa mencapai target," kata dia di Kantor Kemenkeu, Kamis (2/3/2023) malam.

Dia menuturkan, dengan target penerimaan pajak yang semakin tinggi mencapai Rp1.700 triliun, tukin yang diberikan masih sangat rasional dan mendapatkan justifikasi.

Baca Juga

Momen Menkeu Sri Mulyani Semangati Pegawai Pajak Usai Kasus Rafael Alun Trisambodo

Sementara saat disingung apakah akan ada evaluasi aturan, dia mengungkapkan bahwa hal itu kewenangan kepala negara.