Usai Brexit, Inggris Akan Seleksi Tenaga Kerja Asing yang Masuk

LONDON, iNews.id - Pemerintah Inggris akan mengkaji ulang kebijakan imigrasi menyusul keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa (Brexit). Nantinya, tidak sembarang orang bisa bekerja di Inggris.

Dalam dokumen kebijakan pemerintah yang dikutip Reuters, Rabu (19/12/2018), pemerintah Inggris akan memprioritaskan pekerja asing terampil untuk bekerja di negaranya. Selain itu, tidak ada lagi keistimewaan bagi negara-negara Uni Eropa untuk bekerja di Inggris.

Menjaga Standar Operasional di 50 Cabang dengan 1 Platform Digital

Namun, tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen tersebut berapa target imigran yang diizinkan masuk. Namun, ada pernyataan bahwa jumlah imigran setiap tahunnya akan dikurangi dalam secara bertahap sesuai dengan Manifesto Partai Konservatif.

Dalam pemilu 2017, manifesto partai Perdana Menteri Theresa May itu menyatakan, jumlah imigran yang masuk ke Inggris akan dikurangi di bawah 100.000 orang setiap tahun.

Dalam sistem baru tersebut, pekerja terampil yang masuk harus diajukan dari perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, gaji pekerja terampil harus mengikuti standar upah minimum yang akan dibahas bersama pelaku usaha pada tahun depan.

Meski memprioritaskan pekerja terampil, pemerintah Inggris akan menerapkan kebijakan transisi bagi pekerja tidak terampi yang bekerja di Inggris. Mereka akan diberikan jangka waktu bekerja maksimal 12 bulan. Mereka harus keluar dari Inggris untuk mengajukan kembali visa temporer baru.

"Rute baru kami untuk pekerja terampil memungkinkan pengusaha untuk menggunakan keahlian yang mereka butuhkan. Namun, kami memahami bahwa ini adalah perubahan paling besar dalam 40 tahun terakhir, sehingga pengusaha membutuhkan waktu untuk menyesuaikan," kata Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid dalam kata pengantar dokumen tersebut.

Javid mengatakan, kebijakan transisi dilakukan untuk memastikan bahwa dunia usaha memiliki sumber daya manusia yang cukup sebelum terbiasa dengan sistem imigrasi yang baru.

Kendati demikian, kebijakan ini akan terus dipantau dan akan dikaji kembali secara menyeluruh pada 2025. Bahkan, kebijakan ini bisa dibatalkan jika hasil kajian saat itu menyatakan berdampak buruk terhadap ekonomi.

Dalam dokumen itu, masyarakat Uni Eropa tidak perlu mengajukan visa turis sepanjang tidak tinggal lebih dari enam bulan. Sementara masyarakat Irlandia dan Wales juga tetap bebas bekerja dan berpergian ke Inggris.

Dokumen ini akan diajukan pemerintah kepada parlemen pada hari Kamis (20/12/2018). Kebijakan tersebut akan diterapkan saat proses Brexit tuntas.

Editor: Rahmat Fiansyah