Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp7.101 Triliun per Juli 2025

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun per Juli 2025 dibandingkan Juni 2025. Saat ini, ULN tercatat 432,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp7.101 triliun (kurs Rp16.418).

Sebelumnya, ULN Indonesia pada Juni 2025 tercatat sebesar 434,1 miliar dolar AS.

Presidensi G20 AS Bawa Tiga Isu Prioritas, RI Dorong Pembahasan Ekonomi Berkelanjutan

"Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1 persen (yoy), atau melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3 persen (yoy) pada Juni 2025.

Maruarar Sebut Program 3 Juta Rumah Tak Perlu Utang Luar Negeri, Andalkan Danantara

Adapun posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Pada Juli 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025.

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.037 Triliun per April 2025

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17 persen); Jasa Pendidikan (17 persen); Konstruksi (12,1 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3 persen (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2 persen (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6 persen (yoy) pada Juli 2025.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,5 persen dari total ULN.

Editor: Puti Aini Yasmin